Kamis, 19 Agustus 2010 | 2:35 WIB Mendengarkan pidato Presiden SBY menyambut 17 Agustus, kita kembali disuguhkan klaim-klaim tentang keberhasilan dan rencana kebijakan yang jauh dengan kenyataan. Pidato tersebut memaparkan capaian-capaian yang telah diraih semenjak Reformasi; dimulai dengan capaian politik seperti kebebasan pers dan berpendapat, demokratisasi, desentralisasi, dan profesionalisme TNI.
Secara umum masa paska Reformasi digambarkannya sebagai suatu proses yang terus membaik. Namun bila ditilik lebih mendalam, periode ini terbagi menjadi beberapa masa jabatan presiden yang mana SBY menjabat terlama. Proses demokratisasi yang mendalam berlangsung pada masa pemerintahan Habibie dan Gus Dur yang menjabat sebelumnya. Pada masa SBY, demokrasi justru mengalami penurunan kredibilitas seiring merajalelanya politik uang dan hubungan balas-jasa (patron-klien). Menariknya, pidato SBY juga mengangkat keprihatinan terhadap politik berbiaya tinggi, padahal telah banyak diketahui bahwa Partai Demokrat yang menjadi kendaraan elektoralnya justru merupakan praktisi utama gaya berpolitik itu.
Memang harus diakui bahwa di masa SBY lah TNI tampil paling ‘jinak’. Namun terlalu berlebihan untuk menyatakan bahwa TNI telah “menjadi tentara profesional, tidak lagi berpolitik dan berbisnis”. Bagaimana ia bisa menyatakan itu ketika tim suksesnya dalam pemilu 2009, yang terkenal dengan “Operasi Senyap”-nya, bertaburan jendral-jendral yang menggerakkan jajaran angkatan bersenjata untuk memenangkan Partai Demokrat dan SBY?
Klaim tentang capaian ekonomi telah menjadi klise. Kokohnya pertumbuhan ekonomi Indonesia saat krisis finansial 2008 bukan disebabkan kebijakan pemerintah, melainkan sudah menjadi tren regional yang memang tidak terkena imbas besar tsunami finansial dari Wall Street.
Kredibilitas internasional, peringkat kredit, pertumbuhan ekonomi, cadangan devisa dan lain sebagainya telah berulangkali digunakan oleh pemerintah untuk meyakinkan bahwa kebijakan ekonomi sudah benar. Indikator-indikator ini memang bisa meyakinkan para investor dan kekuatan finansial asing bahwa pemerintah SBY berjalan pada rel yang mereka tetapkan – yakni dengan memangkas pembelanjaan sosial dan menekan defisit anggaran. Namun rakyat kebanyakan yang merasakan langsung kemerosotan standar hidup tentunya tidak begitu saja bersepakat.
Angka alokasi anggaran menunjukan bahwa anggaran subsidi dalam RAPBN 2011 mengalami penurunan besar dibandingkan APBN 2010, yakni sebesar 26,5 trilyun rupiah. Dibandingkan komponen anggaran lainnya, persentase penurunan komponen subsidi adalah terbesar; dari 3,2% terhadap PDB pada 2010 menjadi 2,6% terhadap PDB pada RAPBN 2011. Padahal anggaran subsidi ini merupakan faktor penting yang menunjukan komitmen pemerintah dalam meringankan beban ekonomi rakyat dan memakmurkannya.
Dengan kebijakan anggaran pemerintah seperti ini, susah rasanya untuk mempercayai bahwa pilar pertama di antara tiga pilar dalam pidato SBY – kesejahteraan, demokrasi dan keadilan – benar-benar akan ditegakkan olehnya. Apalagi meyakini bahwa ia sedang mengupayakan suatu pembangunan yang berpihak pada rakyat miskin (pro-poor), penciptaan lapangan kerja (pro-job) dan lingkungan hidup (pro-environment). Pemotongan subsidi seperti listrik, BBM, gas, dsb. bukan saja memberatkan kehidupan rakyat tapi juga mencekik perindustrian atau sektor riil yang menyediakan lapangan kerja terbanyak. Pada akhirnya ketiga pro- tersebut hanya menjadi hiasan saja bagi kegandrungan pemerintah terhadap pro- yang satunya lagi: pro-pertumbuhan (ekonomi). Padahal angka pertumbuhan yang diterbitkan pemerintah lebih banyak menggambarkan pertumbuhan perusahaan besar termasuk asing.
Retorika seperti ini memang sudah menjadi santapan sehari-hari dari pemerintahan SBY. Sudah berapa banyak saja rakyat dikecewakan ketika menemui kenyataan bahwa klaim-klaim SBY seperti contohnya pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi begitu jauh dari kenyataan di lapangan. Kasus-kasus korupsi masih marak dan menggila, sementara kasus besar dan serius seperti Bank Century justru terombang-ambing di tengah kesepakatan-kesepakatan elit politik di balik layar. Di institusi-institusi negara seperti kepolisian atau dirjen pajak, rakyat biasa yang tak punya hak istimewa masih begitu sering dipersulit dan diperas oleh birokrasi, sementara mereka yang mampu membayar atau berkedudukan penting dapat dengan mudah mendapat perlakuan-perlakuan istimewa.
Susah untuk tidak mempertanyakan sampai kapan kebohongan ini akan berakhir. Atau barangkali memang ada suatu upaya sistematis yang hendak menjadikan seribu kebohongan menjadi kebenaran.
Link : Editorial Berdikari Online
Tidak ada komentar:
Posting Komentar